KLIKINDEX.COM, JAKARTA – Beban anggaran negara untuk menopang subsidi energi kembali menjadi sorotan tajam. Lonjakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di pasar global mendorong alokasi subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) melambung hingga mendekati angka fantastis Rp100 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembengkakan ini tidak lepas dari melesetnya asumsi ICP awal.
“Ketika asumsi ICP berada di level US$78 per barel, anggaran subsidi LPG berada di kisaran Rp87 triliun. Namun, saat ICP melambung ke US$90 hingga US$100 per barel, beban subsidi kita membengkak mendekati Rp100 triliun,” ujar Bahlil dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Jurang Impor dan Tingginya Konsumsi Nasional
Selain faktor fluktuasi harga minyak dunia, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan gas dari luar negeri menjadi pemicu utama rapuhnya fiskal negara di sektor energi.
-
Konsumsi Nasional: Mencapai 11–12 juta ton per tahun.
-
Kapasitas Produksi Domestik: Hanya sekitar 1,8 juta ton per tahun.
-
Defisit Impor: Indonesia wajib mengimpor 7–8 juta ton LPG saban tahun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro.
Selisih angka impor yang sangat besar ini menguras devisa negara dan membuat nilai subsidi LPG 3 kg sangat rentan terhadap guncangan kurs serta kenaikan ICP global.
Akankah Harga Gas 3 Kg Eceran Naik?
Di tengah membengkaknya anggaran subsidi hingga Rp100 triliun, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi penyesuaian harga gas elpiji 3 kg di tingkat eceran (HET/Harga Eceran Tertinggi).
Meski tekanan terhadap APBN kian berat, pemerintah dipastikan mengambil langkah hati-hati. Alih-alih langsung menaikkan harga di masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, pemerintah menempuh strategi berikut untuk menekan efisiensi:
1. Pengetatan Distribusi & Penindakan Pengoplos
Pemerintah memperketat aturan penyaluran LPG 3 kg agar benar-benar tepat sasaran bagi kelompok kurang mampu dan pedagang kecil, sekaligus menindak tegas praktik pengoplosan yang kerap memicu kelangkaan di tingkat eceran.
2. Operasional Kilang Domestik Baru
Resminya beroperasi Kilang LPG Cilamaya Karawang berkapasitas 160 ton per hari diharapkan mampu menyuplai 10%–15% kebutuhan LPG wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.
3. Riset Substitusi Gas Alternatif (CNG 3 Kg)
Pemerintah tengah menguji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3 kg sebagai energi alternatif. Karena memanfaatkan pasokan gas alam domestik (C1 & C2) yang melimpah, biayanya diklaim 30% hingga 40% lebih murah dibanding LPG impor.
Dampak Bagi Pelaku Usaha Mikro & Rumah Tangga
Bagi masyarakat umum dan pedagang kuliner skala kecil, kepastian pasokan serta stabilitas harga eceran gas melon tetap menjadi urat nadi harian. Peningkatan pengawasan penyaluran diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di pangkalan resmi tanpa memicu lonjakan biaya operasional di tingkat konsumen.
Masyarakat diimbau untuk selalu membeli LPG subsidi di pangkalan resmi sesuai ketentuan agar terhindar dari permainan harga eceran yang melampaui HET kawasan. (KlikIndex/Red)
