JAKARTA, klikIndex.com — Arah baru kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto resmi dipaparkan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) di hadapan DPR RI sebagai jangkar utama membawa Indonesia keluar dari impitan ketidakpastian global.
Melansir laporan resmi dari Sekretariat Kabinet dan Kemenko Perekonomian, pemerintah secara optimistis membidik angka pertumbuhan makro sebesar 6,5 persen.
Langkah berani ini dibarengi target perluasan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen demi mengikis angka pengangguran dan memperkuat daya beli masyarakat di akar rumput.
Visi besar ini bukan sekadar mengejar angka di atas kertas, melainkan sebuah manifestasi nyata dari nasionalisme ekonomi era Presiden yang menghendaki kedaulatan industri penuh. Berdasarkan rilis Sekretariat Negara, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia harus menyudahi statusnya yang hanya menjadi pasar bagi produk asing.
Melalui penguatan Ekonomi Pancasila, struktur sosial kemasyarakatan akan didorong untuk mandiri dengan memproduksi kebutuhan teknologi dan transportasi secara mandiri di dalam negeri melalui hilirisasi yang masif.
Strategi Presiden Hadapi Krisis Ekonomi Global
Ketahanan domestik menjadi fokus paling krusial dalam strategi Presiden hadapi krisis ekonomi yang saat ini mengintai banyak negara. Pemerintah tidak ingin momentum pembangunan ini goyah oleh sentimen eksternal.
Oleh karena itu, diperkenalkan pula kebijakan wajib simpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) komoditas alam di dalam negeri serta inisiasi pembentukan Bank Emas (Gold Bank) guna mengamankan likuiditas finansial nasional dari guncangan pasar global.
Secara spesifik, cara Presiden atasi krisis pangan dan energi dibuktikan dengan amannya pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah mengumumkan bahwa cadangan beras nasional saat ini telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni di atas 5,3 juta ton.
Langkah taktis penyediaan lumbung pangan ini menjadi jaminan sosial yang kuat agar masyarakat terhindar dari kelangkaan pangan dunia.
Pada akhirnya, keberhasilan eksekusi dari kebijakan ekonomi Presiden ini akan sangat bergantung pada konsistensi birokrasi dalam menjaga kedaulatan bangsa sekaligus melindungi kesejahteraan rakyat jelata.
