Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI kini tengah menyita perhatian publik setelah muncul kabar adanya pertemuan selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rulyandi, menegaskan bahwa niat pengunduran diri tersebut disampaikan sebagai bentuk ketulusan seorang negarawan dalam merespons dinamika dan beban politik yang terus dituduhkan kepadanya, termasuk terkait polemik ijazah.
Pihak Gibran berharap dapat memanfaatkan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menunjukkan bukti ijazah yang sah demi menepis segala tuduhan yang beredar.
Di sisi lain, narasi ini ditanggapi skeptis oleh pihak pelapor. Ahmad Qosinuddin, kuasa hukum pelapor, menilai langkah tersebut bukanlah bentuk pengunduran diri yang tulus, melainkan manuver politik untuk mempertahankan posisi di tengah tekanan publik .
Qosinuddin justru mendorong DPR untuk tetap melanjutkan proses melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang menganggap surat keterangan penyetaraan yang digunakan sebelumnya tidak sah.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai status hukum dan langkah politik terkait posisi Gibran masih terus bergulir di berbagai jalur, baik hukum maupun legislatif.
