JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon seluler Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diumumkan langsung oleh jajaran penyidik usai memeriksa sedikitnya 10 saksi dan tiga ahli tindak pidana siber.
Empat jenderal yang terseret dalam perkara ini mencakup mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Kronologi dan Peran Tersangka
Penyidik Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa aktivitas pemantauan tanpa izin tersebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memanfaatkan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) milik Divisi TIK Polri di luar prosedur verifikasi penegakan hukum yang sah.
Penyidikan menemukan indikasi keterlibatan masing-masing perwira tinggi dalam operasi ini:
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Diduga mengarahkan pemantauan ilegal dan memerintahkan penghapusan log berkas hasil sadapan.
-
Irjen Ahrie Sonta Nasution: Diduga berperan aktif memfasilitasi operasional penyadapan non-prosedural.
-
Irjen Eko Hadi Santoso: Diduga terlibat dalam akses ilegal serta ekstraksi data komunikasi elektronik target.
-
Irjen Slamet Uliandi: Diduga menyetujui perintah penghapusan jejak digital hasil sadapan pada server utama LIMS.
Untuk mencegah penghilangan barang bukti, penyidik langsung menahan tiga tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan fisik akibat kondisi kesehatan pascastroke.
Respons Istana dan Langkah Hukum
Perkembangan kasus ini memicu reaksi cepat dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala KSP.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh penegakan hukum tanpa pandang bulu. Penyelidikan mendalam terus berjalan karena tindakan pemantauan ilegal terhadap kepala negara berpotensi mengancam keamanan nasional dan mengarah pada perbuatan makar.
Penyidik menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, meliputi:
-
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) tentang kejahatan terhadap keamanan negara, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
-
Pasal 332 KUHP terkait akses sistem elektronik secara tidak sah, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
-
Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang perusakan atau pengubahan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.
Langkah Timsus dan Perlindungan Saksi
Divisi Humas Polri mengonfirmasi pembentukan tim khusus (Timsus) untuk menelusuri motif utama serta mengusut apakah ada pihak luar yang memberikan perintah. Di saat yang sama, Divisi Propam Polri tengah menyiapkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) guna memproses sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap para perwira yang terlibat.
Guna menjaga kelancaran proses peradilan, Polri resmi mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kunci kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyidik memastikan penanganan perkara ini berjalan transparan hingga persidangan di pengadilan umum.
