JAKARTA – Kementerian Keuangan resmi mengonsolidasikan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) domestik mulai November 2026. Kebijakan ini memastikan terciptanya kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku ritel fisik (offline) dan pedagang daring (online).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pemerintah wajib menjaga keseimbangan iklim kompetisi di sektor perdagangan ritel nasional.
“Esensi penerapan PPN pada transaksi online adalah menciptakan kesetaraan persaingan usaha antara pedagang konvensional dan pedagang digital,” tegas Suahasil dalam pemaparannya.
Menutup Ketimpangan Harga Ritel Fisik dan Daring
Selama ini, konsumen langsung membayar PPN saat membeli barang kebutuhan di toko fisik maupun pusat perbelanjaan. Sebaliknya, transaksi serupa pada platform daring kerap luput dari skema pemungutan yang setara.

Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan harga jual yang merugikan pemilik toko konvensional. Oleh karena itu, pemerintah menyelaraskan perlakuan perpajakan tanpa membedakan saluran penjualan barang.
Suahasil juga meluruskan bahwa regulasi ini bukanlah jenis pungutan baru bagi masyarakat. Pemerintah hanya memperkuat mekanisme pemungutan langsung melalui sistem platform digital agar lebih adil dan transparan.
Mekanisme Pemungutan Otomatis via Marketplace dan Coretax
Pelaksanaan aturan pajak e-commerce ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang efektif berjalan penuh pada 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace dalam negeri sebagai pemungut pajak resmi.
Platform besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli kini memotong pajak secara otomatis saat pembeli menyelesaikan transaksi. Sistem pemotongan tersebut juga terhubung langsung dengan aplikasi Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Selain memungut PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), marketplace turut memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang domestik. Namun, pemerintah tetap melindungi pelaku usaha mikro dengan memberikan pengecualian pajak.
Pedagang orang pribadi yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun bebas dari pemotongan PPh tersebut. Pelaku UMKM cukup menyerahkan surat pernyataan omzet kepada pihak marketplace sebagai syarat administrasi.
Perluasan Pajak Layanan Digital Luar Negeri
Di sisi lain, pemerintah turut memperketat pengawasan pada transaksi digital lintas batas melalui PMK Nomor 49 Tahun 2026. Aturan ini mengaktifkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak Oktober 2026.
Melalui SPP-TDLN, bank dan lembaga penerbit pembayaran memotong PPN sebesar 11/111 dari nilai transaksi secara otomatis. Pemotongan berlaku saat konsumen membayar layanan perangkat lunak, komputasi awan (cloud), kecerdasan buatan (AI), maupun aplikasi berlangganan asal luar negeri.
Langkah ini menutup celah penghindaran pajak pada vendor asing yang belum memungut PPN secara mandiri. Selanjutnya, sistem langsung menerbitkan bukti potong digital yang setara dengan Faktur Pajak bagi pelaku usaha.
Konsolidasi penerimaan PPN e-commerce domestik mulai masuk ke kas negara pada pertengahan November 2026. Pemerintah menjadwalkan pelaporan realisasi perdana dari kebijakan terintegrasi ini pada Desember mendatang.

















