JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Kepolisian memeriksa perwira tinggi tersebut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi agenda pemeriksaan tersebut. Sidang etik ini merupakan langkah tegas institusi dalam menegakkan disiplin internal.
Dugaan Pelanggaran dan Modus Penyadapan
Penyidik mempersangkakan Eko Hadi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan permufakatan akses ilegal (illegal access). Pelanggaran itu terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam praktiknya, ia diduga menyetujui aktivitas penyadapan hanya melalui pesan singkat WhatsApp. Persetujuan tersebut berjalan tanpa melampirkan surat permohonan resmi dari penyidik.

Atas perbuatan tidak profesional tersebut, komisi menjerat Eko Hadi dengan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini membuka peluang jatuhnya sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Susunan Majelis Komisi Kode Etik
Pimpinan Polri menunjuk lima perwira tinggi untuk mengadili pelanggaran etik Eko Hadi. Komjen Pol. Hendro Pandowo bertindak memimpin jalannya persidangan sebagai Ketua Komisi.
Sementara itu, Asisten Logistik (Aslog) Polri Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan mendampingi sebagai Wakil Ketua Komisi. Tiga jenderal bintang dua lainnya juga duduk sebagai anggota majelis, yakni Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Perkembangan Tersangka Lain dan Penahanan
Kasus penyadapan ilegal yang berlangsung sejak 2025 ini turut menyeret tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi, dan Kadiv Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta.
Sebelumnya, majelis etik telah lebih dulu menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta yang kini mengajukan banding. Di sisi lain, penyidik belum menahan Slamet Uliandi karena alasan pemulihan kesehatan.
Saat ini, Polri menempatkan Eko Hadi bersama Listyo Sigit dan Ahrie Sonta di penempatan khusus (patsus) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Divisi Humas Polri akan mengumumkan hasil putusan resmi sidang etik Eko Hadi setelah majelis menyelesaikan pemeriksaan hari ini.
















