JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Ia menyerahkan langsung surat pengunduran diri tersebut kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Langkah politik ini mengakhiri masa bakti Gibran setelah menjabat selama tepat 2 tahun 22 hari. Sebelumnya, ia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Penyerahan Surat Resmi di Gedung Parlemen
Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 14.00 WIB dengan mengenakan kemeja putih. Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran wakil ketua menerima kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Dalam pertemuan tertutup itu, Gibran menyerahkan dokumen pernyataan berhenti atas permintaan sendiri. Sehari sebelumnya, ia telah lebih dahulu menyerahkan tembusan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
“Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Bapak Presiden dan hari ini kepada pimpinan MPR,” ujar Gibran kepada awak media usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah pribadi demi menjaga stabilitas pemerintahan nasional.
Dinamika Politik Sebelum Keputusan Mundur
Keputusan Gibran melepas kursi orang nomor dua di Indonesia ini menyusul eskalasi dinamika hukum dan politik dalam dua pekan terakhir. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah luar negeri miliknya.
Putusan kasasi tersebut memicu gelombang manuver di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan pada Rabu (11/11/2026).
Sebelum melangkah ke Senayan, Gibran sempat menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan empat mata itu menjadi titik krusial yang mendahului penyerahan surat pengunduran dirinya.
Mekanisme Konstitusional Penggantian Wakil Presiden
Pengunduran diri secara sukarela ini otomatis menggugurkan proses bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI. Selanjutnya, lembaga legislatif langsung beralih pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan sesuai konstitusi.
Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk memproses surat pengunduran diri tersebut. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan segera menyurati Presiden Prabowo Subianto guna meminta usulan nama pengganti.
Presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Setelah menerima surat usulan tersebut, MPR wajib menggelar sidang paripurna pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
