JAKARTA, 20 November 2026 — Pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi babak baru dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. Namun, di balik percepatan pengesahan regulasi yang sempat mangkrak bertahun-tahun tersebut, mencuat perdebatan tajam di ruang publik: apakah undang-undang ini dirancang untuk menyapu bersih hasil kejahatan masa lalu, atau sekadar menjadi instrumen penindakan bagi perkara di masa mendatang?
Terkunci Asas Non-Retroaktif dan Masa Transisi
Menjawab pertanyaan publik soal potensi “sapu bersih” terhadap harta para koruptor lama, naskah akhir undang-undang yang terdiri atas 74 pasal ini justru memberikan batasan tegas. Melalui Pasal 72, pembentuk undang-undang mengunci pemberlakuan regulasi dengan asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Artinya, mekanisme perampasan aset di dalam undang-undang ini hanya dapat menjerat tindak pidana yang terjadi setelah aturan resmi diberlakukan.

Tak berhenti di situ, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang ini baru efektif beroperasi 12 bulan sejak tanggal diundangkan, sekaligus menunggu terbentuknya dua lembaga baru: Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Independen. Dengan kata lain, terdapat jeda waktu satu tahun sebelum aparat penegak hukum benar-benar dapat menggunakan instrumen ini di lapangan.
Kritik Masyarakat Sipil dan Hilangnya Klausul Kunci
Ketentuan tidak berlaku surut tersebut langsung menuai sorotan tajam dari koalisi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW). Publik menilai kompromi politik di balik layar telah memangkas daya gedor undang-undang terhadap skandal-skandal mega-korupsi masa lampau yang kerugian negaranya belum sepenuhnya pulih.
Selain soal batas waktu keberlakuan, masyarakat sipil juga menyoroti hilangnya klausul illicit enrichment—ketentuan yang seharusnya memungkinkan negara merampas harta pejabat publik apabila terjadi peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak sesuai profil pendapatan maupun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penghapusan pasal ini dinilai membuat UU Perampasan Aset lebih bercorak sebagai “kebijakan masa kini” yang berhati-hati, alih-alih senjata pamungkas untuk membongkar akumulasi kekayaan gelap para elite dari rezim sebelumnya.
Terobosan In Rem untuk Penindakan ke Depan
Di sisi lain, pemerintah dan parlemen memandang pengesahan regulasi ini sebagai lompatan progresif dalam sistem hukum nasional, khususnya untuk menutup celah pelarian aset kejahatan di masa depan. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (in rem), yang memungkinkan negara menyita dan merampas aset bernilai minimal Rp1 miliar melalui jalur perdata tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Instrumen ini berlaku untuk tujuh kategori kejahatan berat, meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. Melalui mekanisme baru ini:
Negara tetap dapat merampas aset apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri (buron), sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Penyidik berwenang menyita aset pengganti yang sah milik pelaku di dalam negeri apabila aset hasil kejahatan di luar negeri ditolak penyitaannya oleh otoritas negara setempat.
Proses peradilan dipangkas dengan tenggat ketat, yakni maksimal 60 hari di pengadilan tingkat pertama dan langsung bermuara pada upaya kasasi di Mahkamah Agung tanpa melalui tahap banding.
Ujian Sesungguhnya di Meja Eksekutif
Pada akhirnya, manuver pengesahan UU Perampasan Aset memperlihatkan titik temu antara desakan publik atas pemberantasan korupsi dan kehati-hatian politik agar regulasi tidak memicu gejolak hukum atas perkara-perkara lama.
Dengan masa transisi selama 12 bulan ke depan, arah efektivitas undang-undang ini kini bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Badan Pengelola Aset. Tanpa tata kelola yang transparan dan pengawasan independen yang kuat, regulasi yang digadang-gadang menjadi tonggak baru penegakan hukum ini berisiko hanya menjadi macan kertas di tengah tingginya ekspektasi masyarakat.

















