JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pelaporan dugaan pelanggaran etik ini menyusul langkah DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset secara tertutup pada hari yang sama.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui regulasi tersebut menjadi undang-undang. Seluruh delapan fraksi di parlemen menyatakan sepakat dan mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun.
Namun, alih-alih menuai apresiasi penuh, pengesahan UU Perampasan Aset justru memicu polemik baru. Koalisi masyarakat sipil menilai proses legislasi berjalan tanpa transparansi publik yang memadai.
Soroti Naskah Draf yang Tidak Publik
ICW melayangkan aduan etik karena parlemen tidak kunjung membuka akses dokumen final kepada masyarakat. Hingga palu pengesahan diketuk, publik tidak menemukan naskah draf terbaru RUU Perampasan Aset di situs resmi DPR.

Kondisi tersebut membuat masyarakat sulit mengawasi pasal-pasal krusial sebelum regulasi berlaku. Selain masalah akses dokumen, kelompok masyarakat sipil juga mengkritik substansi undang-undang hasil kesepakatan DPR dan pemerintah.
Mereka menyoroti penghapusan pasal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Parlemen juga mencoret tindak pidana perpajakan dari cakupan aturan baru ini. Menurut koalisi advokasi, hilangnya dua instrumen tersebut berpotensi melemahkan daya pukul pemberantasan korupsi di Indonesia.
Klaim Partisipasi dan Aturan Baru Perampasan Aset
Di sisi lain, pimpinan Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah tudingan proses tertutup. Pihaknya mengklaim pembahasan RUU Perampasan Aset telah melewati 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan elemen sipil.
Habiburokhman menegaskan bahwa regulasi ini mengubah paradigma hukum dari sekadar memidanakan pelaku menjadi pemulihan kerugian negara. Melalui aturan baru ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan perampasan aset ke pengadilan tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based). Mekanisme tersebut tetap berjalan meski tersangka berstatus buron, meninggal dunia, atau sakit permanen.
Selain kasus korupsi dan bandar judi daring, aturan ini turut menyasar kejahatan penipuan serta penggelapan berbasis teknologi informasi, seperti investasi dan saham bodong.
Siapkan Tiga Lapis Pengawasan
Untuk meredam kekhawatiran penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, pemerintah dan DPR menyisipkan tiga mekanisme pengamanan dalam undang-undang tersebut:
-
Pengawasan Independen: Presiden akan membentuk Badan Pengawas khusus untuk mengontrol kinerja aparat dalam menyita harta kejahatan.
-
Pembuktian Berimbang: Pengadilan menguji asal-usul aset secara terbuka dengan tetap menjamin hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
-
Transparansi Digital: Pemerintah membangun sistem informasi pengelolaan aset yang mencatat jejak audit secara permanen.
Selanjutnya, pemerintah juga akan membentuk badan khusus untuk menyimpan, menilai, melelang, hingga mengembalikan aset rampasan kepada korban maupun kas negara. Sementara itu, publik kini menanti tindak lanjut MKD dalam memproses laporan etik terhadap pimpinan DPR dan Komisi III tersebut.
















