Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Aset Bandar Judol Terancam Disita Negara

badge-check

Ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset di DPR RI yang memungkinkan negara menyita harta kekayaan dan rekening bandar judi online. Perbesar

Ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset di DPR RI yang memungkinkan negara menyita harta kekayaan dan rekening bandar judi online.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aturan baru ini langsung menyasar harta kekayaan para bandar judi online (judol).

Dasco menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai memimpin rapat paripurna pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, negara kini memiliki payung hukum kuat untuk memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.

“Ketentuan ini menjadi salah satu cara memberikan efek jera bagi bandar judi online yang selama ini memakan banyak korban,” ujar Dasco kepada awak media.

Sasar Rekening Pasif hingga Penipuan Kripto

Aturan perampasan aset ini tidak hanya membidik pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. DPR memperluas jangkauan hukum agar aparat dapat mengejar hasil kejahatan konvensional maupun digital yang meresahkan publik.

Selain bandar judol, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku investasi bodong, penipuan aset kripto, hingga penipuan perjalanan umrah. Penindakan tersebut turut mencakup pembekuan serta penyitaan rekening pasif (dormant) yang terindikasi menampung aliran dana ilegal.

Negara Tetap Menyita Aset Meski Pelaku Kabur

Melalui regulasi baru ini, pemerintah dan DPR mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset. Lembaga khusus tersebut bertugas mengelola seluruh barang sitaan agar nilainya tetap terjaga sebelum kembali ke kas negara.

Dasco menjelaskan mekanisme baru ini memungkinkan negara merampas harta kejahatan meski tersangka atau terdakwa melarikan diri. Proses hukum terhadap aset tetap berjalan sehingga negara bisa segera mengembalikan nilai kerugian tersebut untuk kepentingan rakyat.

Wajib Mengantongi Izin Pengadilan

Di sisi lain, parlemen tetap memasang pagar hukum guna mencegah potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson menegaskan bahwa setiap upaya penyitaan maupun perampasan wajib melewati proses peradilan.

Aparat penyidik maupun jaksa harus mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum mengambil alih aset milik terduga pelaku. Mekanisme pengawasan ini menjamin perlindungan hak warga negara sekaligus menjaga akuntabilitas penegakan hukum.

Sorotan Publik terhadap Pimpinan DPR

Pengesahan regulasi ini sekaligus menjawab perhatian publik terhadap komitmen parlemen dalam memberantas ekosistem perjudian daring di Indonesia. Sebelumnya, nama Dasco sempat ramai diperbincangkan warganet di media sosial terkait isu pusaran bisnis judi online.

Politikus Partai Gerindra tersebut telah membantah tudingan itu dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Langkah DPR mengetok palu pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi pembuktian nyata dalam memutus rantai pendanaan bandar judol.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Viral Daftar 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Media Sosial, Ini Rincian Fakta dan Statusnya

19 Nov 2026 - 17:02 WIB

Viral Daftar 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Media Sosial, Ini Rincian Fakta dan Statusnya

Peluang Calon Guru ASN: Kemendikdasmen Alokasikan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Sekolah Terintegrasi

19 Nov 2026 - 13:33 WIB

Peluang Calon Guru ASN: Kemendikdasmen Alokasikan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Sekolah Terintegrasi

Fraksi Gerindra Dorong RUU Penyadapan Jadi Instrumen Keamanan yang Tetap Lindungi Privasi Warga

18 Nov 2026 - 13:03 WIB

Fraksi Gerindra Dorong RUU Penyadapan Jadi Instrumen Keamanan yang Tetap Lindungi Privasi Warga

Minta Maaf soal Kontrak Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Justru Gelontorkan Rp15 Miliar Dana Pribadi untuk Korban Bencana

17 Nov 2026 - 12:22 WIB

Minta Maaf soal Kontrak Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Justru Gelontorkan Rp15 Miliar Dana Pribadi untuk Korban Bencana

Diduga Setujui Penyadapan Ilegal Tanpa Surat Resmi, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik

17 Nov 2026 - 09:30 WIB

Diduga Setujui Penyadapan Ilegal Tanpa Surat Resmi, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik
Trending di News