PALU – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, melontarkan pesan moral sekaligus peringatan keras kepada para pemimpin nasional dan elite politik saat membuka Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pejabat negara yang hadir, Haedar menegaskan bahwa kekuasaan harus sepenuhnya diabdikan untuk mengurus kepentingan rakyat, bukan dikendalikan oleh ambisi kelompok yang rakus kekuasaan maupun cengkeraman oligarki.
Dalam pidato iftitahnya, Haedar menyoroti dua ancaman serius yang dapat merapuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni oligarki politik dan oligarki ekonomi. Menurutnya, praktik penguasaan ruang politik oleh segelintir elite demi melanggengkan kepentingan sempit akan memicu keretakan sosial dan merusak persatuan nasional yang telah dibangun para pendiri bangsa.
“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” ujar Haedar dengan nada tegas di podium utama Tanwir Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026).

Ia mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi sekadar arena transaksi kekuasaan. Para pemangku kebijakan dituntut memiliki kenegarawanan sejati dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat luas di atas kalkulasi elektoral maupun kepentingan golongan. Ketika elite politik terjebak dalam mentalitas “lapar politik”, orientasi pelayanan publik dipastikan terpinggirkan.
Selain dimensi politik, Guru Besar Sosiologi tersebut juga mengkritik tajam fenomena oligarki ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan struktural. Mengutip prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7, Haedar menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dan aset ekonomi nasional tidak boleh hanya berputar di kalangan kelompok elite tertentu.
“Kekayaan negeri ini harus didistribusikan secara adil untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, bukan menumpuk pada segelintir pihak,” tegasnya.
Haedar menambahkan, kemandirian bangsa hanya dapat terwujud apabila negara hadir secara berdaulat dan tidak tunduk pada tekanan pemodal besar yang merugikan publik. Melalui tema Milad ke-114 yakni “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah.
Forum Tanwir yang berlangsung di Kota Palu ini menjadi momentum konsolidasi strategis persyarikatan menjelang Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan pada 2027 mendatang. Pesan keras dari mimbar Palu tersebut sekaligus mempertegas posisi Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil yang konsisten mengawal demokrasi yang beretika dan berkeadilan sosial.

















