JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mendorong penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan agar mampu menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan hak privasi warga. Ia menegaskan aturan baru tersebut tidak boleh memberikan kekuasaan tanpa batas kepada aparat penegak hukum.
Bimantoro menyampaikan sikap fraksinya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa (17/11/2026) malam. Menurutnya, penyusunan regulasi khusus penyadapan menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh instansi mana pun.
“RUU Penyadapan harus hadir sebagai instrumen yang memperkuat keamanan negara, namun tetap menjamin perlindungan hak privasi warga negara,” ujar Bimantoro.
Respons atas Kasus Penyadapan Pejabat Negara
Dorongan percepatan RUU Penyadapan ini muncul menyusul terungkapnya kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh bangsa. Peristiwa tersebut memicu parlemen untuk segera membenahi payung hukum terkait aktivitas pengawasan komunikasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyatakan pihaknya menargetkan RUU Penyadapan rampung pada tahun 2026 ini. Komisi III siap membahas draf tersebut secara intensif segera setelah mereka menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset yang kini memasuki tahap akhir.
Mekanisme Pengalihan dari Baleg DPR
Di sisi lain, proses pembahasan RUU Penyadapan memerlukan penyesuaian administrasi legislasi karena statusnya masih merupakan inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR. Rancangan aturan ini juga belum tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar evaluasi Prolegnas dalam waktu dekat. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR guna mengalihkan kewenangan pembahasan secara resmi kepada Komisi III.
Selain mengejar target penyelesaian tahun ini, Komisi III turut menyiapkan langkah antisipatif dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas. Mereka tetap memasukkan RUU Penyadapan ke dalam lima daftar usulan RUU Prioritas Tahun 2027 bersama RUU Jabatan Hakim, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, serta RUU Pelaksanaan Pidana Mati.
Kata Kunci (Tags): RUU Penyadapan, Komisi III DPR, Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, Prolegnas Prioritas, Keamanan Negara, Privasi Warga
















