MAKASSAR — Udara dingin subuh di kawasan Sudiang dan Antang, Kota Makassar, belum sepenuhnya buyar.
Namun ratusan mesin kendaraan roda dua dan roda empat sudah berjejer rapi membentuk deretan panjang hingga beberapa ratus meter di luar pagar SPBU.
Pemandangan warga yang rela mengantre sejak pukul 05.00 WITA ini menjadi rutinitas baru masyarakat Kota Daeng dalam kurun waktu beberapa hari terakhir.
Para pengendara rela mematikan mesin kendaraan demi menghemat sisa bahan bakar yang kian tipis di dalam tangki.
Ironisnya, ketika gerbang SPBU dibuka dan operasional dimulai, nozzle pengisian justru kerap kehabisan pasokan hanya dalam hitungan jam.
Kelangkaan ini memaksa warga memburu Pertalite hingga Solar ke berbagai pelosok kota tanpa kepastian pasokan.
Di SPBU Antang Raya misalnya, puluhan pengendara bahkan memilih bertahan berjam-jam di area parkir meskipun papan petunjuk pasokan BBM tertulis kosong.
Mereka menggantungkan harapan pada truk tangki Pertamina yang tak kunjung tiba sejak pagi.
Fenomena ini bertolak belakang dengan klaim resmi yang terus digaungkan oleh pihak otoritas.
PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM subsidi maupun non-subsidi di wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya berada dalam posisi aman dan disalurkan rutin saban hari.
Pertamina mengindikasikan antrean masif terjadi akibat panic buying warga yang khawatir kehabisan bahan bakar.
Pihak regulator juga menyebut adanya lonjakan konsumsi serta temuan indikasi penyalahgunaan QR Code oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Namun penjelasan tersebut dinilai sejumlah pihak dan pengamat belum menjawab akar persoalan di tingkat tapak.
Masyarakat menegaskan bahwa keputusan mengantre sejak subuh murni didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mobilitas harian dan mata pencaharian, bukan sekadar kepanikan semata.
Disparitas antara realitas antrean di lapangan dengan klaim kecukupan stok membuat publik terus mempertanyakan transparansi distribusi dari Terminal BBM menuju penyalur akhir.
Kondisi kelangkaan yang berlarut-larut ini pun mulai memberikan dampak domino pada sektor penunjang kota.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahkan harus mengambil kebijakan agar siswa SMA/SMK di Makassar melaksanakan pembelajaran secara daring guna meminimalkan hambatan transportasi warga.
Sementara itu, Satuan Tugas khusus bersama Pemkot Makassar dan kepolisian tengah dikerahkan untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di SPBU demi mengurai antrean yang kian meresahkan.
