Presiden Prabowo Subianto baru saja melontarkan janji besar di hadapan ribuan hadirin pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Senin (31/8/2026).
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rakyat Indonesia memiliki standar hidup yang benar-benar layak.
Tujuannya sangat terukur, yakni agar masyarakat bisa makan enak, punya rumah, dan tidak lagi tercekik oleh jerat para rentenir.
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan utama di tengah keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya hidup saat ini.
Pertanyaan kritis pun otomatis muncul ke permukaan publik.
Apakah janji pemenuhan standar hidup ini rasional dan cukup kuat untuk memutus mata rantai rentenir yang sudah mengakar?
Ambisi Besar di Balik Penolakan IMF
Dalam pidato yang sama, Prabowo dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap tawaran utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Langkah berani ini diambil karena ia meyakini kekayaan negara masih lebih dari cukup untuk membiayai rakyatnya sendiri.
Pemerintah berencana merancang skema khusus agar negara bisa hadir langsung memberikan pinjaman lunak bagi rakyat kecil.
Dana segar ini dijanjikan murni berasal dari kekuatan ekonomi dalam negeri tanpa campur tangan asing.
Sang Presiden bahkan membanggakan keberhasilannya menekan angka kemiskinan ekstrem selama dua tahun awal masa jabatannya.
Ia mengklaim telah menghitung anggaran dengan sangat cermat hingga ke tingkat rupiah demi mengangkat jutaan warga dari jurang kemiskinan.
Janji ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil dan petani yang selama ini bergantung pada tengkulak.
Realita Pahit Gaji Pekerja di Lapangan
Namun, narasi makroekonomi yang indah sering kali berbenturan keras dengan realitas dompet pekerja di lapangan.
Banyak buruh dan pekerja di Indonesia yang masih harus bertahan dengan gaji pas-pasan setiap bulannya.
Kenaikan upah minimum setiap tahun kerap kali tidak sebanding dengan laju inflasi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Kondisi ekonomi keluarga yang terdesak inilah yang selama ini menjadi karpet merah bagi para rentenir.
Rakyat kecil meminjam uang kepada rentenir bukan demi gaya hidup mewah, melainkan semata-mata untuk menyambung napas kelangsungan hidup harian.
Rentenir dan tengkulak tradisional sangat laku karena mereka menawarkan pencairan instan tanpa birokrasi yang rumit.
Fakta ini sangat berbanding terbalik dengan akses perbankan formal yang selalu mensyaratkan agunan dan riwayat kredit yang bersih.
Menanti Pembuktian Nyata dari Istana
Oleh karena itu, janji Presiden untuk menyalurkan pinjaman tanpa syarat yang memberatkan ini patut kita kawal bersama.
Konsep pinjaman lunak dari negara harus memiliki mekanisme distribusi yang secepat dan semudah layanan rentenir di pasar tradisional.
Jika birokrasinya nanti terbukti masih berbelit-belit, masyarakat dipastikan akan kembali berpaling kepada lintah darat.
Selain penyaluran dana, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan berat berupa rendahnya literasi keuangan di kalangan akar rumput.
Memberantas rentenir bukan sekadar urusan menggelontorkan uang, tetapi juga tentang bagaimana merombak pola manajemen keuangan keluarga kelas bawah.
Kini, jutaan pasang mata masyarakat menengah ke bawah menanti langkah konkret dari jajaran kementerian terkait.
Bila janji heroik di panggung muktamar ini terwujud, Prabowo akan mencetak warisan sejarah sebagai pemimpin yang membebaskan rakyatnya dari penjajahan utang.
