JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aturan baru ini langsung menyasar harta kekayaan para bandar judi online (judol).
Dasco menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai memimpin rapat paripurna pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, negara kini memiliki payung hukum kuat untuk memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.
“Ketentuan ini menjadi salah satu cara memberikan efek jera bagi bandar judi online yang selama ini memakan banyak korban,” ujar Dasco kepada awak media.
Sasar Rekening Pasif hingga Penipuan Kripto
Aturan perampasan aset ini tidak hanya membidik pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. DPR memperluas jangkauan hukum agar aparat dapat mengejar hasil kejahatan konvensional maupun digital yang meresahkan publik.

Selain bandar judol, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku investasi bodong, penipuan aset kripto, hingga penipuan perjalanan umrah. Penindakan tersebut turut mencakup pembekuan serta penyitaan rekening pasif (dormant) yang terindikasi menampung aliran dana ilegal.
Negara Tetap Menyita Aset Meski Pelaku Kabur
Melalui regulasi baru ini, pemerintah dan DPR mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset. Lembaga khusus tersebut bertugas mengelola seluruh barang sitaan agar nilainya tetap terjaga sebelum kembali ke kas negara.
Dasco menjelaskan mekanisme baru ini memungkinkan negara merampas harta kejahatan meski tersangka atau terdakwa melarikan diri. Proses hukum terhadap aset tetap berjalan sehingga negara bisa segera mengembalikan nilai kerugian tersebut untuk kepentingan rakyat.
Wajib Mengantongi Izin Pengadilan
Di sisi lain, parlemen tetap memasang pagar hukum guna mencegah potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson menegaskan bahwa setiap upaya penyitaan maupun perampasan wajib melewati proses peradilan.
Aparat penyidik maupun jaksa harus mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum mengambil alih aset milik terduga pelaku. Mekanisme pengawasan ini menjamin perlindungan hak warga negara sekaligus menjaga akuntabilitas penegakan hukum.
Sorotan Publik terhadap Pimpinan DPR
Pengesahan regulasi ini sekaligus menjawab perhatian publik terhadap komitmen parlemen dalam memberantas ekosistem perjudian daring di Indonesia. Sebelumnya, nama Dasco sempat ramai diperbincangkan warganet di media sosial terkait isu pusaran bisnis judi online.
Politikus Partai Gerindra tersebut telah membantah tudingan itu dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Langkah DPR mengetok palu pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi pembuktian nyata dalam memutus rantai pendanaan bandar judol.

















