Menu ✖

Otomatis
Breaking News

News

Viral Daftar 26 Jabatan Hashim Djojohadikusumo di Media Sosial, Ini Rincian Fakta dan Statusnya

badge-check

Belakangan ini, nama adik Presiden Prabowo Subianto tersebut ramai diperbincangkan di media sosial terkait daftar 26 jabatan yang melekat pada dirinya, mulai dari posisi strategis di pemerintahan hingga kepengurusan berbagai yayasan dan organisasi. Perbesar

Belakangan ini, nama adik Presiden Prabowo Subianto tersebut ramai diperbincangkan di media sosial terkait daftar 26 jabatan yang melekat pada dirinya, mulai dari posisi strategis di pemerintahan hingga kepengurusan berbagai yayasan dan organisasi.

JAKARTA – Sebuah infografik mengenai daftar 26 jabatan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, viral di media sosial sejak pertengahan November 2026. Warganet ramai memperbincangkan banyaknya posisi strategis yang tercantum dalam unggahan tersebut.

Perbincangan publik ini mencuat bersamaan dengan diskusi mengenai wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Sejumlah pihak mengaitkan isu konservasi satwa langka tersebut dengan peran Hashim di sektor lingkungan hidup.

Namun, penelusuran fakta terhadap infografik viral tersebut menunjukkan variasi status pada setiap jabatan. Daftar itu ternyata menggabungkan jabatan resmi pemerintahan, posisi pengurus organisasi, lembaga sosial, hingga jabatan bisnis yang sebagian sudah tidak aktif.

Posisi Resmi di Lingkungan Pemerintahan

Dari total 26 posisi yang beredar, hanya empat posisi yang berada dalam lingkup pemerintahan atau lembaga bentukan negara. Berikut rincian status keempat jabatan tersebut berdasarkan data resmi:

  1. Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi: Hashim masih aktif menjalankan tugas ini sejak Presiden Prabowo Subianto melantiknya pada Oktober 2024.

  2. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan: Ia masih tercatat memimpin gugus tugas yang mengawal program penyediaan hunian nasional tersebut.

  3. Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional: Posisi ini juga masih tercatat aktif dalam mendukung tata kelola kawasan konservasi.

  4. Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya: Hashim memegang amanah ini untuk masa jabatan lima tahun yang berjalan sejak 2025.

Keterlibatan di Organisasi Profesi dan Partai Politik

Sebagian besar daftar yang beredar justru berasal dari posisi non-pemerintah. Tercatat ada 14 posisi yang mencakup peran sebagai ketua, pembina, maupun penasihat di berbagai asosiasi usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Di jalur politik, Hashim menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga membina organisasi sayap dan kemasyarakatan seperti Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA), Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI), dan Rembuk Pemuda.

Sementara itu, pada sektor dunia usaha dan kebijakan publik, Hashim mengisi posisi strategis di sejumlah lembaga berikut:

  • Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

  • Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)

  • Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)

  • Anggota Dewan Pengawas Indonesian Petroleum Association (IPA)

  • Ketua Penasihat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI)

  • Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)

  • Anggota Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

  • Anggota Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies

Peran di Yayasan Sosial dan Dunia Usaha

Selain organisasi profesi, daftar viral tersebut turut mencantumkan enam posisi di yayasan sosial dan kemanusiaan. Hashim tercatat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Anggota Pembina Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa. Ia juga menjadi pembina pada Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Emas (PHSI), Yayasan Wadah Titian Harapan, dan Yayasan Prabu Center Kosong Delapan.

Pada sektor korporasi swasta, infografik itu mencantumkan dua jabatan bisnis. Pertama, Hashim memang masih aktif sebagai Pendiri sekaligus Chairman Arsari Group yang membawahi berbagai unit usaha.

Kedua, daftar tersebut masih mencantumkan posisinya sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI). Padahal, keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa Hashim telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan tersebut sejak 29 September 2026.

Imbauan Pengamat Soal Verifikasi Data

Ramainya diskusi mengenai infografik ini memicu beragam tanggapan dari publik maupun pengamat kebijakan. Sejumlah kalangan menyoroti efektivitas kinerja serta potensi irisan kepentingan antara tugas pemerintahan dan latar belakang bisnis sang tokoh.

Di sisi lain, pengamat mengingatkan masyarakat agar menelaah data yang beredar di media sosial secara cermat. Publik perlu membedakan antara jabatan struktural negara dengan posisi kehormatan di organisasi sosial atau jabatan korporasi yang sudah berakhir masa tugasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Aset Bandar Judol Terancam Disita Negara

19 Nov 2026 - 16:43 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Aset Bandar Judol Terancam Disita Negara

Peluang Calon Guru ASN: Kemendikdasmen Alokasikan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Sekolah Terintegrasi

19 Nov 2026 - 13:33 WIB

Peluang Calon Guru ASN: Kemendikdasmen Alokasikan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Sekolah Terintegrasi

Fraksi Gerindra Dorong RUU Penyadapan Jadi Instrumen Keamanan yang Tetap Lindungi Privasi Warga

18 Nov 2026 - 13:03 WIB

Fraksi Gerindra Dorong RUU Penyadapan Jadi Instrumen Keamanan yang Tetap Lindungi Privasi Warga

Minta Maaf soal Kontrak Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Justru Gelontorkan Rp15 Miliar Dana Pribadi untuk Korban Bencana

17 Nov 2026 - 12:22 WIB

Minta Maaf soal Kontrak Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Justru Gelontorkan Rp15 Miliar Dana Pribadi untuk Korban Bencana

Diduga Setujui Penyadapan Ilegal Tanpa Surat Resmi, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik

17 Nov 2026 - 09:30 WIB

Diduga Setujui Penyadapan Ilegal Tanpa Surat Resmi, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik
Trending di News