Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi sorotan tajam di tengah ancaman fenomena iklim ekstrem.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh. Jumhur Hidayat mengambil langkah tegas dengan menutup atau menyegel sebanyak 21 badan usaha yang terindikasi kuat bertanggung jawab atas bencana ekologis tersebut di tujuh provinsi.
Langkah ini diambil berdasarkan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak setelah ditemukan ratusan hektare lahan terbakar secara nyata di wilayah konsesi mereka.
Kendati demikian, kebijakan penindakan ini menyisakan sebuah tanda tanya besar sekaligus dilema di ruang publik.
Pasalnya, meskipun telah resmi disegel oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan tersebut ternyata masih diperbolehkan untuk terus beroperasi.
Kebijakan parsial ini memicu perdebatan mengenai efektivitas sanksi administratif di awal penegakan hukum lingkungan.
Sebaran 21 Badan Usaha di Tujuh Provinsi
Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup, puluhan korporasi yang disegel tersebut tersebar secara merata di berbagai daerah rawan kebakaran.
Wilayah Kalimantan Barat mendominasi dengan 7 badan usaha yang masuk dalam daftar hitam.
Selain itu, penyegelan juga menyasar 4 perusahaan di Sumatra Selatan, 4 perusahaan di Kalimantan Selatan, 3 perusahaan di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 perusahaan di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.
Pemerintah menilai langkah peninjauan lapangan ini krusial untuk mengumpulkan bukti valid sebelum menjatuhkan hukuman yang lebih mengikat.
Alasan Logis di Balik Status Operasional Perusahaan Tersegel
Menanggapi kebingungan publik ihwal izin operasional yang masih berjalan, Menteri LH Djumhur Hidayat memberikan penjelasan mendasar mengenai definisi hukum yang digunakan.
Menurutnya, status “disegel” tidak serta-merta sama dengan “dijatuhi sanksi final pencabutan izin”.
Selama masa penyegelan berlangsung, pihak korporasi diwajibkan untuk bekerja keras menyampaikan klarifikasi resmi kepada pemerintah.
Dari hasil verifikasi dan klarifikasi inilah pemerintah nantinya akan menentukan bentuk sanksi yang paling adil dan tepat, mulai dari pemberatan hukuman hingga pencabutan izin usaha secara permanen atau sekadar kewajiban memulihkan lingkungan.
Indikasi Kesengajaan dan Ratusan Korporasi Dalam Pantauan
Pemerintah menduga kuat bahwa maraknya peristiwa Karhutla kali ini tidak lepas dari unsur kesengajaan di tengah tantangan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino.
Oleh karena itu, aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang secara mutlak tanpa kompromi.
Tidak hanya berhenti pada 21 perusahaan tersebut, hasil pemetaan data satelit menunjukkan ada sekitar 335 korporasi lain yang terdeteksi berada di sekitar titik panas (hotspot).
Tim gabungan saat ini terus bergerak melakukan peninjauan langsung (ground check) guna menyaring korporasi mana saja yang terbukti melanggar aturan hukum lingkungan.
