Jakarta – Nama Sudaryono tengah menjadi pusat perhatian publik. Politisi sekaligus mantan asisten pribadi Presiden Prabowo Subianto ini baru saja resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/7/2026).
Ia ditunjuk untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dengan alasan harus menjalani pengobatan di luar negeri.
Namun, selain gebrakan politiknya yang meninggalkan kursi Wakil Menteri Pertanian demi fokus mengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG), sisi finansial Sudaryono rupanya mengundang decak kagum sekaligus rasa penasaran.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik yang dilaporkan pada 29 Maret 2026, Sudaryono tercatat memiliki total aset kotor yang sangat fantastis, yakni menembus angka Rp91.760.170.717 (Rp91,76 miliar).
Akan tetapi, kekayaan bersih yang dimilikinya secara riil tercatat ‘hanya’ berada di angka Rp31.394.894.928 (Rp31,39 miliar).
Lantas, ke mana selisih puluhan miliar tersebut bermuara? Jawabannya ada pada pos kewajiban atau utang.
Beban Utang Tembus Rp60 Miliar
Perbedaan mencolok antara total aset dan kekayaan bersih Sudaryono secara murni disebabkan oleh jumlah utang yang terlampau besar.
Dalam dokumen LHKPN tersebut, pria kelahiran Grobogan, 23 Januari 1985 ini, tercatat menanggung beban utang sebesar Rp60.365.275.789 (Rp60,36 miliar).
Meski KPK tidak memublikasikan secara spesifik kepada siapa atau ke instrumen mana utang puluhan miliar tersebut ditujukan, besaran liabilitas ini dinilai cukup logis jika menilik rekam jejak Sudaryono.
Jauh sebelum masuk ke lingkar Istana dan kementerian, ia merupakan seorang pebisnis aktif. Ia tercatat pernah menduduki posisi strategis seperti CEO Garuda TV dan CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies.
Dalam kacamata finansial dan dunia bisnis, utang atau leverage adalah hal yang wajar digunakan sebagai pengungkit untuk ekspansi aset, operasional korporasi, maupun instrumen investasi jangka panjang.
Gurita Aset Properti Sebagai Penopang Utama
Jika membedah total aset kotornya yang mencapai Rp91,76 miliar, portofolio kekayaan Sudaryono paling dominan ditopang oleh kepemilikan properti.
Total nilai tanah dan bangunan miliknya mencapai Rp69.694.000.000 (Rp69,69 miliar).
Aset propertinya bertambah dari 16 bidang menjadi 21 bidang yang tersebar di wilayah-wilayah strategis bernilai tinggi.
Aset terbesarnya saat ini berada di Kota Semarang, di mana ia memiliki tanah seluas 2.000 m2 dengan bangunan 200 m2 senilai Rp16 miliar, serta tanah dan bangunan seluas 237 m2 senilai Rp9 miliar.
Selain di wilayah Jawa Tengah seperti Semarang, Sukoharjo, Jepara, dan Klaten, aset Sudaryono juga banyak tertanam di seputar Jakarta.
Ia mengoleksi beberapa bidang tanah bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang Selatan, hingga dua bidang tanah masing-masing seluas 83 m2 di kawasan elite Jakarta Selatan yang ditaksir bernilai total Rp8,4 miliar.
Seluruh properti tersebut dilaporkan sebagai perolehan atas hasil sendiri.
Isi Garasi, Kas, dan Surat Berharga
Di luar aset properti, likuiditas Kepala BGN yang baru ini sangat sehat. Kas dan setara kas yang dimilikinya mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp13.345.770.717 (Rp13,34 miliar). Ia juga memegang portofolio surat berharga senilai Rp7.645.500.000 (Rp7,64 miliar).
Menariknya, untuk ukuran pejabat dengan perputaran aset nyaris Rp100 miliar, pilihan kendaraan Sudaryono terbilang sangat fungsional. Garasinya jauh dari deretan mobil sport mewah ala pejabat. Total nilai alat transportasi miliknya tercatat ‘hanya’ sebesar Rp1.074.900.000 (Rp1,07 miliar).
Ia melaporkan kepemilikan lima unit kendaraan. Kendaraan itu terdiri dari dua unit Toyota Fortuner (tahun produksi 2014 dan 2022), dua unit Toyota Innova (tahun produksi 2018 dan 2023), serta satu unit sepeda motor bebek keluaran tahun 2022 yang nilainya ditaksir hanya Rp13,9 juta.
Keterbukaan LHKPN ini menjadi catatan positif sekaligus ujian awal transparansi bagi Sudaryono.
Publik tentu berharap, ketelitiannya dalam mencatat rincian aset dan utang pribadi ini dapat diaplikasikan saat ia membenahi tata kelola anggaran triliunan rupiah di Badan Gizi Nasional kelak.
Sumber: Pengolahan data LHKPN KPK RI & Pemberitaan Resmi Istana Kepresidenan.
