MAKASSAR — Antrean panjang kendaraan pengisi bahan bakar minyak yang melular hingga jalan-jalan protokol Kota Makassar kini memasuki fase krusial.
Pemandangan rute utama yang sesak oleh himpitan deretan roda dua hingga truk angkutan berat telah mengganggu arus lalu lintas kota selama beberapa waktu terakhir.
Di satu sisi, pihak PT Pertamina Patra Niaga berkali-kali melayangkan pengumuman resmi bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman dan tercukupi.
Namun di sisi lain, fenomena nyata di lapangan justru menunjukkan bahwa antrean kendaraan di SPBU terus memanjang tanpa ada tanda-tanda mereda.
Jurang pemisah antara jaminan pasokan teoretis dan kelangkaan taktis di dispenser SPBU ini lantas memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Hasil penelusuran fakta di lapangan mengungkapkan bahwa akar masalah ini tidak berdiri tunggal, melainkan bersumber dari perpaduan kerumitan teknis serta manajerial di tingkat penyalur.
Salah satu temuan signifikan disuarakan langsung oleh jajaran pemerintah daerah saat meninjau sejumlah SPBU di Makassar.
Kapasitas operasional SPBU kerap tidak berjalan secara optimal akibat minimnya jumlah petugas pengisi BBM yang disiagakan di area dispenser.
Dari empat unit nozzle atau slang pengisian yang tersedia di satu fasilitas SPBU, sering kali hanya ada satu nozzle yang beroperasi melayani ratusan kendaraan.
Keterbatasan personil operator yang kelelahan akibat lonjakan beban kerja tersebut membuat laju antrean bergerak amat lambat dan memicu kemacetan hingga ke badan jalan.
Selain masalah operasional internal SPBU, disparitas harga yang makin melebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi disinyalir turut memicu pergeseran pola konsumsi publik.
Gelombang pemilik kendaraan pribadi yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi kini ramai-ramai beralih memburu Pertalite.
Situasi ini diperparah oleh fenomena panic buying, di mana kecemasan warga yang takut kehabisan BBM mendorong mereka mengisi penuh tangki kendaraan melebihi kebutuhan harian normal.
Warga di tingkat bawah menampik bahwa kedatangan mereka ke SPBU sejak dini hari semata-mata dipicu oleh panik.
Para pengendara mengeluhkan kenyataan bahwa bahan bakar yang dibutuhkan kerap habis secara cepat begitu operasional SPBU dimulai, sehingga mereka terpaksa datang lebih awal untuk memastikan kendaraan tetap beroperasi.
Di sisi lain, terdapat pula indikasi ketidaksesuaian distribusi berupa praktik pengisian tidak wajar, penggunaan QR Code yang tidak valid, hingga dugaan pengisian tangki modifikasi yang sedang ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Menanggapi carut-marut kelancaran pasokan tersebut, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk satuan tugas gabungan guna memperketat pengawasan distribusi.
Pertamina sendiri telah memberlakukan kebijakan penambahan pasokan harian sebesar 10 hingga 15 persen di atas rata-rata alokasi harian normal.
Tak hanya itu, sebanyak 25 SPBU di titik-titik krusial wilayah Makassar juga diinstruksikan beroperasi selama 24 jam penuh untuk membantu mengurai penumpukan kendaraan.
Meskipun serangkaian langkah darurat telah dijalankan, publik menantikan efektivitas pengawasan di lapangan agar rantai pasokan BBM dapat kembali pulih secara merata.
